Kamis, DPD I PARTAI GOLKAR PROVINSI JAWA TENGAH
Kamis 29 June 2017
DPD I Partai Golkar

Provinsi Jawa Tengah

Ke atas
Ke atas

DPRD Perketat Pengawasan Kinerja Penertiban Reklame

01 Mar 2017
Suaramerdeka

Permintan Bupati Banyumas, Achmad Husein agar aparat penegak perda, seperti Satpol PP dan OPD teknis lain untuk lebih tegas dalam penanganan penertiban reklame tak berizin, kadaluarsa dan dipasang di lokasi larangan seperti pohon, mendapat dukungan baik dari DPRD setempat.

Komisi C yang membidangi soal ekonomi, keuangan dan investasi menilai, sejuah ini masih banyak reklame yang tidak sesuai aturan atau tidak berizin muncul. Paling banyak di wilayah Kota Purwokerto dan jalur-jalur lalu lintas dan pusat keramaian di pinggiran. Hal itu, selain mengurangi pendapatan daerah dari sektor pajak, khususnya pajak reklame juga banyak dikeluhkan masyarakat.

Ketua Komisi C, Nanung Astoto mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan pengawasan dan koordinasi dengan OPD terkait, seperti Satpol PP untuk masalah penindakan, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Satu Pintu untuk soal perizinan serta Badan Keuangan Daerah, untuk penggalian dan penarikan pajaknya.

“Dalam pengamatan dan catatan Komisi C, masih banyak reklame yang luput dari pengawasan. Kalau pemasangan reklame tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seharusnya pemkab dapat lebih tegas menindaklanjuti. Masih banyak reklame yang tidak berizin masih terpasang atau tidak memperpanjang izin,” kata wakil rakyat dari Golkar, Selasa (28/2).

Fungsi pengawasan dan koordinasi, kata dia, bakal dilakukan kembali dengan OPD terkait. Apalagi beberapa waktu lalu bupati juga sudah mengintruksikan kepada OPD terkait untuk lebih tegas dalam penertiban maupun perizinan.

Menurutnya, tindakan berupa teguran atau pembongkaran reklame bisa saja dilakukan kepada pengusaha atau pemasang reklame yang tidak kooperatif. Namun demikian, tetap harus diupayakan agar pemilik reklame dapat mematuhi peraturan yang berlaku duilu atau upaya pembinaan.

“Dulu pernah ada langkah seperti pemasangan stiker pada reklame yang tidak berizin. Saya rasa itu cukup efektif dan cukup memberikan efek jera,” ujarnya.

Nanung mengatakan, seharusnya ada kesadaran dari para pemilik reklame. Selain menawarkan produk dalam bentuk reklame, pengusaha juga harus memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran pajak.

Pada prinsipnya, lanjut dia, Komisi C lebih mengarahkan pada proses penindakan secara halus terlebih dahulu, seperti memberikan teguran baik tertulis maupun lisan kepada para pemilik reklame.

“Kalau ada yang masih bandel perlu dilakukan tindakan tegas. Kalau sanksi sosial berupa stiker tidak berjalan maka Satpol PP bisa bertindak tegas dengan melakukan pembongkaran,” tegasnya.

Menindaklanjuti ukuran reklame yang tidak beragam, Nanung lebih mengupayakan mengembalikannya kepada aturan yang berlaku. Jika terbukti ada pelanggaran harus segera ditindak. “Jika penindakan belum berjalan, kita akan panggil Badan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan pajak daerah,” ujar dia.

Sumber

0 Komentar

Berita Terbaru Lainnya